Dokumen ini merupakan masukan tertulis dari Yayasan Aksi Konservasi Bersama Rakyat (AKSARA) kepada Kementerian Kehutanan mengenai penyusunan aturan turunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dokumen ini bertujuan memberikan sumbangan pemikiran, pengalaman lapangan, serta rekomendasi kebijakan agar peraturan pelaksana yang disusun dapat menjawab tantangan konservasi secara nyata, kontekstual, dan berkelanjutan.
Tema utama yang diangkat adalah penguatan tata kelola konservasi yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan, dengan menempatkan masyarakat sebagai salah satu aktor penting dalam perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari.
Melalui masukan ini, AKSARA mendorong agar aturan turunan UU Nomor 32 Tahun 2024 tidak hanya berorientasi pada perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, tetapi juga memperhatikan peran, pengetahuan lokal, hak, serta kebutuhan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi. Dengan demikian, kebijakan konservasi diharapkan mampu membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Pada akhirnya, usulan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi lahirnya regulasi konservasi yang lebih implementatif, adaptif terhadap dinamika di lapangan, serta mampu menyeimbangkan kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi demi keberlanjutan sumber daya alam hayati Indonesia.
Pokok gagasan tema
Penguatan peran masyarakat: mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konservasi.
Perlindungan keanekaragaman hayati: memastikan perlindungan spesies, habitat, dan ekosistem dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
Pengakuan pengetahuan lokal: mengintegrasikan praktik dan kearifan lokal yang mendukung kelestarian alam.
Keadilan dan akses yang proporsional: mendorong kebijakan yang memperhatikan hak, kebutuhan, dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Kolaborasi multipihak: memperkuat kerja sama pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pihak terkait lainnya dalam mewujudkan konservasi yang berkelanjutan.
Pesan utama: Konservasi bukan semata-mata upaya melindungi alam, melainkan juga membangun tata kelola yang memungkinkan manusia dan alam hidup berdampingan secara harmonis. Keberhasilan konservasi akan semakin kuat ketika masyarakat diposisikan sebagai mitra dan bagian penting dari solusi.



